• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
   

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Zoonosis

Dibaca: 5132 kali

Rapat Koordinasi Nasional Zoonosis tanggal 18 April 2011 merupakan Undangan dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Acara dibuka oleh Bpk. Emil Agustiono, Deputi III Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesehatan Kependudukan dan KB.  Acara dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jendral terkait, yaitu dari Kemdagri, Kemtan, Kemkes, Keminfo, Kemdiknas, Kembudpar, Kemlu, Kem LH, Kem PP&PA, Setneg, Setkab, Bappenas, TNI dan POLRI, IPB, Litbang Kesehatan dan jajaran terkait di bawahnya, Litbang Pertanian dan jajaran terkait dibawahnya, Pusat Karantina Hewan, Direktur Keswan dan Direktur Kesmavet – Ditjennakeswan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Kelautan wilayah Depok dan Bekasi, Ketua IDI dan Ketua PDHI, Perwakilan WHO dan FAO dan beberapa lembaga LSM serta beberapa Staf Ahli dan Narasumber.  Jumlah peserta Rakornas sekitar 60 orang.

Rapat Koordinasi dibagi menjadi dua pleno. Pleno I diisi oleh 4 narasumber, diawali dengan paparan dari Deputi III Menko Kesra yang berjudul Kebijakan Lintas Sektor Pengendalian Zoonosis Terpadu.  Disampaikan bahwa ditemukan sekitar 150 an jenis zoonosis di dunia, namun secara nasional perlu diprioritaskan yaitu : Avian Influenza, Rabies, Pes (Plague), Anthrax, Leptospirosis dan Brucellosis, sedangkan yang perlu ditidaklanjuti dengan seksama adalah Salmonellosis, Cysticercosis, dan Toxoplasmosis.  Penyebaran zoonosis bersifat lintas wilayah, sehingga sulit untuk menghentikan penyebarannya.  Strategi pengendalian zoonosis memerlukan strategi nasional terpadu yaitu : 1) pengendalian secara multi dan lintas sektoral berbasis masyarakat dengan konsep “One Health”/Kesehatan Semesta, 2) penguatan koordinasi lintas sektor –sinkronisasi pengendalian, 3) kemitraan dengan media massa/Ornop-CSO/dunia usaha/komunitas internasional, 4) penguatan pemda dan pemberdayaan masyarakat-desa, 5) penguatan zoonosis centers, 6) kesiapan menghadapi pandemi.

Sebagai tindak lanjut disampaikan beberapa butir yaitu : 1) Zoonosis sedang menjadi perhatian dunia, sehingga merupakan peluang untuk bekerjasama dengan para pemangku kepentingan nasional dan internasional (perlu finalisasi Perpres Pengendalian Zoonoziz), 2) Perlu dilakukan intensifikasi Sosialisasi Gerakan Nasional Terpadu Kesehatan Semesta (One Health) : animal health, public health, environmental health dan wildlife), 3) Tingkatkan studi, riset yang aplikatif tentang pengendalian zoonosis, dan 4) penguatan kelembagaan dan sumber daya nasional, provinsi, kabupaten dan kota dengan fokus pada pemberdayaan desa.

Paparan ke dua adalah dari Direktorat Jendral PP dan PL, Kemkes yang disampaikan oleh Dr. Rita dengan judul “Situasi dan Kebijakan Pengendalian Zoonosis di Indonesia dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional”. Disampaikan kumulatif kasus flu burung sejak Juni 2005-Maret 2011 yaitu terdapat 176 kasus konfirmasi dengan jumlah meninggal 145 orang (CFR 82,39%) yang tersebar di 13 propinsi dan 52 kabupaten/kota. Dimanika kasus FB pada manusia sejak tahun 2005 – Maret 2011 adalah cenderung menurun setiap tahunnya, tertinggi pada tahun 2006. Propinsi yang paling tinggi kasusnya adalah DKI Jakarta, Banten dan Jabar.  Sedangkan untuk penyakit Rabies, tersebar di 24 Propinsi dan hanya 9 Propinsi yang bebas yaitu : Babel, Kepri, DKI Jakarta, Jateng, DIY, Jatim, NTB, Papua Barat dan Papua.  Situasi Rabies di Indonesia dari 2006 – 2010 cenderung meningkat. Pada tahun 2011 ini sudah dilaporkan 38 kasus kematian karena Rabies, dengan jumlah terbanyak di Bali yaitu 12 orang. Situasi Rabies di Propinsi Bali: KLB Rabies dinyatakan mulai bulan Nopember 2008 di Kabupaten Badung.  Kasus rabies pada hewan di Propinsi Bali sudah menyebar di seluruh (9) kabupaten/kota yaitu Badung, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Bangli, Karangasem, Jembrana dan Buleleng. Sedangkan kasus Rabies di Nias, terjadi mulai Februari 2010 di Kota Gunung Sitoli dan telah menyebar di seluruh (5) kab/kota yaitu di Kab. Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan kota Gunung Sitoli.  P. Nias sebelumnya adalah bebas rabies secara historis. Situasi sampai Maret 2011 terjadi kasus meninggal 34 orang. Leptospirosis termasuk “emerging infectious diseases” yang sering terjadi bila banjir.  Tahun 2007, kasus penyakit ini naik, karena terjadi banjir di Jakarta. Tahun 2011 terjadi KLB di DIY di 5 kabupaten/kota, sampai bulan Maret 2011 jumlah kasus meninggal 30 orang. Kejadian anthrax pada manusia tertinggi pada tahun 2004.  Propinsi endemis anthrax ada 11 yaitu : DKI, Jabar, Jateng, NTT,NTB, Sulsel, Sultra, jambi, Sumbar,papua, dan Papua Barat. Kasus anthrax pada tahun 2010 : di Kab Gowa (kasus = 3, meninggal = 0), Kab Maros (kasus=3, meningal=0), Kota Makasar (kasus=1, meninggal=0), Kab Sragen (kasus= 24, meninggal=1).  Kasus anthrax sampai Maret tahun 2011 : Kab Boyolali (kasus=10, meninggal=0).

Tantangan pengendalian zoonosis : 1) perlu peningkatan koordinasi, keterpaduan yang berkelanjutan, 2) peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan zoonosis, 3) perlu dukungan peraturan baik Pusat maupun daerah, 4) optimalisasi biaya operasional dan 5) riset terpadu human-animal.

Paparan ke tiga dari Direktur Kesehatan Hewan Ditjennakeswan yang berjudul “Kebijakan dan nilai strategis zoonosis dalam kesehatan hewan dan keamanan produk hewan” . Disampaikan bahwa penyakit menular baru muncul (emerging infectious diseases/EID) yang menyerang manusia disebabkan oleh zoonosis sebanyak 60,3%. Mayoritas EID berasal dari satwa liar (71,8%), jumlahnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Dampak kerugian zoonosis yaitu : 1) gangguan kesehatan bagi masyarakat (kematian), 2) pembatasan export ternak sapi (anthrax), produk unggas (AI), daging sapi (BSE), telur konsumsi/egg table (Salmonellosis), 3)penurunan perdagangan dalam nebegri, 4) penurunan produktifitas ternak, 5) peternak gulung tikar, 6) beban biaya pengobatan pada hewan dan manusia (zoonozis), 6) penurunan produktifitas manusia yang tertilar zoonosis, 8) mengganggu ketentraman manusia dan 9) penurunan wisatawan ke Indonesia.

Kebijakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular (termasuk zoonosis), ditetapkan berdasarkan prioritas. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) secara langsung menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, selain itu juga dapat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah tergantung jenis PHMS yang mendapat prioritas di daerah. Pengendalian dan pemberantasan PHMS yang bersifat zoonosis mendapat prioritas karena sebagai bagian dari perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Pengendalian zoonosis kedepan diperlukan: 1) pendekatan komprehensif (one health), 2) kesamaan persepsi tentang penetapan dan penanganan zoonosis prioritas untuk efektivitas dan efisiensi upaya pengendalian, 3) koordinasi antar instansi terkait, 4) pendanaan penanggulangan zoonosis yang dapat diakses setiap saat, 5) peraturan perudangan dan disertai dengan penegakannya, 6) penguatan fungsi kesehatan hewan nasional melalui Sistem Kesehatan Hewan Nasional, 7) keseragaman struktur yang menangani fungsi kesehatan hewan dari pusat sampai daerah dan 8) penguatan SDM, sarana dan prasarana.

Paparan ke empat pada pleno I adalah dari FKH-IPB yang disampaikan oleh Tim Zoonosis Center IPB yang berjudul “Kontribusi IPB dalam penelitian dan pengendalian zoonosis serta usulan pengembangan National Zoonoses Center (NZC)”. Keberadaan beberapa pusat yang berkaitan erat bidang zoonosis yaitu : Pusat Studi Satwa Primata(PSSP), Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS), Pusat Pengelolaan Peluang dan Resiko Iklim Kawasan Asia Tenggara dan Pasific (CCROM SEAP), Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), Pusat Reklamasi Tambang, Pusat Studi Bencana, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara (SEAFAST). Selain itu, IPB juga mempunyai kerjasama yang luas di dalam dan luar negeri. Beberapa staf IPB menjadi komisi ahli di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka IPB bermaksud mendirikan sebuah wadah (zoonosis center) yang akan menjadi center of excellent tingkat nasional dan internasional di bidang zoonosis, dengan fokus berupa penelitian, pendidikan dan pelayanan masyarakat, sekaligus menjadi sumber data dan informasi zoonosis di Indonesia. Peran IPB melalui National Zoonosis Center diharapka dapat menjadi mitra dan mendukung Komnas Zoonosis dalam merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian zoonosis di Indonesia, khususnya dari aspek kepakaran multi disiplin. Ruang lingkup kegiatan National Zoonisis Center IPB adalah penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, pelayanan diagnostik dan kesehatan hewan serta peningkatan kepedulian masyarakat.

Pleno ke II disampaikan 2 pembicara yaitu dari Dinas Peternakan Propinsi Bali dan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat. Dari Dinas Peternakan Propinsi Bali disampaikan paparan berjudul “Upaya pengendalian zoonosis secara lintas sektor di Propinsi Bali” oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Bali, Ir I. Putu Sumantra, M.App.Sc. Kasus penyakit zoonosis yang ada di Bali adalah Flu Burung dan Rabies. Penyakit FB pertama kali terjadi di Bali tahun 2003 di 3 kabupaten (Jembrana, Badung, dan Klungkung), pada tahun 2004 menyebar ke 8 kabupaten (kecuali Buleleng), namun tahun 2005 di Buleleng ditemukan positif FB. Tahun 2007 kasus FB menyebar dengan cepat dan terjadi kematian pada 2 orang. Tahun 2009,kasus muncul lagi sebanyak 63 kasus, kemudian menurun lagi pada tahun 2010, tahun 2011 hingga pertengahan April terjadi 18 kasus. Kasus FB pada unggas juga tertinggi pada tahun 2004, sebanyak 722.615 unggas mati dan dimusnahkan. Hingga dpertengahan April 2011 terdapat 747 ekor unggas mati dan dimusnahkan. Sedangkan untuk kasus Rabies, pertamakali dilaporkan pada bulan Nopember 2008 terjadi di Kabupaten Badung, kemudian menyebar ke 4 desa sampai Desember 2008. Sampai pertengahan April 2011 menyebar pada 261 desa di 54 kecamatan, di seluruh kabupaten/kota. Jumlah orang yang meninggal diduga rabies dari tahun 2008-2011 adalah 126 orang (52 positif secara laboratorium).

Upaya pengendalian dan pemberantasan Rabies telah dilaksanakan dengan : 1) penerbitan Pergub Bali Nomor 88/2008 tentang penutupan sementara pemasukan dan atau pengeluaran anjing, kucing, kera dsbnya dari atau ke Propinsi Bali, 2) Edaran Gub Bali Nomor 524.3/524/1441/Sekret tanggal 1 desember 2008 kepada Bupati/Walikota tentang kewaspadaan terhadap Rabies, 3) Keputusan Gub Bali 6/03-N/HK/2009 tanggal 12 Januari tentang Susunan Keanggotaan Tikor Pemberantasan Penyakit Rabies di Propinsi Bali, 4) Perda Nomor 15/2009 tentang penanggulangan rabies di Propinsi Bali, 5) Pergub Nomor 18/2010 tentang tatacara Pemeliharaan HPR, 6) Pergub Nomor 19/2010 tentang tatacara Peredaran dan Perdagangan HPR, dan 7) berbagai Surat dari Kepala Dinas terkait tentang Upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies.

Upaya pengendalian dan pemberantasan Rabies telah dilaksanakan dengan 12 program kegiatan untuk mencapai Bali bebas Rabies tahun 2012 dan koordinasi lintas sektor. Kendala yang dihadapi di lapang adalah : 1) Belum optimalnya partisipasi aktif institusi lintas sektor yang diajak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapang, 2) Belum memadainya dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan di lapang, 3) Kurangnya partisispasi masyakarat untuk membantu pelaksanaan kegiatan di lapang (perawatan ternak, lalu lintas dan perdagangan ternak dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit), 4) Populasi ternak yang cukup banyak dengan cara pemeliharaan yang tidak benar/tidak baik, 5) Sorotan dunia internasional terutama mengenai “animal wellfare”.

Dinas Peternakan Propinsi Bali mempunyai usulan yaitu perlu adanya : 1) Lembaga Pemerintah yang khusus menangani masalah penyakit hewan atau paling tidak lembaga adhoc dari tingkat pusat sampai daerah (kabupeten/kota), 2) Dana dalam jumlah yang memadai dan cara penggunaan yang lebih sederhana sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan, 3) Instruksi Pemerintah Pusat secara sektoral ke daerah dalam rangka partisipasi aktif dalam penyediaan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan terkait dengan tupoksi sektoral namun tetap berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab utama pengendalian penyakit zoonosis. Dinas Peternakan membuat slogan dengan 7 langkah untuk bersama-sama bebaskan Bali dari Rabies dengan membuat kesepakatan desa dalam penanggulangan Rabies.

Paparan terakhir adalah dari Dinas Propinsi Jabar yang disampaikan oleh Ir. Hariyadi (Asisten Kesejahteraan Rakyat, Propinsi jabar) dengan judul “UPAYA PENGENDALIAN ZOONOSIS SECARA LINTAS SEKTOR DI PROVINSI JAWA BARAT”. Ada 13 PHMS yang menjadi prioritas pengendalian di Indonesia, 4 penyakit (AI, Anthrax, Rabies dan Brucellosis) menjadi prioritas untuk pengendalian di propinsi Jawa Barat. Potensi keswan di Jawa Barat : 1) personil : dokter hewan (151 orang), medik veteriner (115 orang), petugas teknis keswan lainnya (185 orang); 2) sarana : Puskeswan (12 unit) yaitu di Kab Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi , Purwakarta, Bandung, Sumedang, Garut dan Tasikmalaya ; 3) Laboratorium : Lab Tipe A (BPPV Subang) , Lab Tipe B (BPPHK Cikole), Lab Keswan Tasikmalaya, Lab Keswan Losari, Lab Tipe C . Situasi penyakit hewan di Jawa Barat : 1) Jumlah unggas mati karena AI cenderung menurun dari tahun 2007-2010 (masing-masing adalah 48.931, 10.292, 5.528, 2.695); 2) Rabies pada tahun 2004 menurun menjadi nol, sehingga pada saat itu jabar dinyatakan bebas Rabies berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566/Kpts/PD.640/10/2004 tentang Pernyataan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten dan Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies). Tetapi kasus positif rabies pada anjing muncul kembali di Jawa Barat pada tahun 2005 (1 kasus), 2006 (3 kasus), 2007 (6 kasus), 2008 (6 kasus) dan 2009 (2 kasus) yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Kota Sukabumi. Sehingga Pemerintah Pusat mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 3600/Kpts/PD.640/10/2009 tentang Pernyataan Berjangkitnya Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, Cianjur dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 3) Jawa barat termasuk daerah endemis anthrax. Daerah anthrax di Bogor adalah Kabupaten Bogor, Bekasi, Purwakarta, Subang, Karawang, Kota Bogor, Depok dan Bekasi. Dalam 4 tahun terakhir kasus positif anthrax pada hewan terjadi di Kab Bogor (2007, 1 kasus di Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang, di Desa Cilebut Barat Kec. Sukaraja (2008, 1kasus)), Kota Depok (2006, 1 kasus di Desa Cilangkap Kec. Cimanggis). Tahun 2009 nol kasus untuk anthrax. Kasus flu burung pada manusia sejak tahun 2005-2011 adalah konfirmasi 46 orang dan meninggal 39 orang.

Kebijakan Pemda Propinsi Jabar adalah dengan mengeluarkan beberapa Perda yaitu : 1) KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT No. 443.05/Kep.678-Yansos/2010, tanggal 6 Mei 2010 Tentang TIM Koordinasi Pengendalian Penyakit Menular (TK-PPM) di Jawa Barat tahun 2010, 2) Edaran Gubernur Jawa Barat , NO. 443/14/YANSOS tanggal 10 Maret 2011 Tentang Kewaspadaan Terhadap Meningkatnya Kasus Flu Burung (H5N1). Tugas TK-PPM adalah Melaksanakan Pengendalian Penyakit Menular Di Jawa Barat, baik penyakit menular langsung maupun Penyakit Menular Yang Bersumber Binatang (Zoonosis). Sebagai Ketua Tim ini adalah Asisten Kesejahteraan dan dibantu oleh Wakil Ketua dari Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Peternakan. Anggota adalah dari berbagai bidang terkait dengan keberadaan penyakit zoonosis. Tim dibagi menjadi 2 Pokja yaitu : POKJA PENYAKIT MENULAR LANGSUNG (Influenza, HIV/AIDS, Diare, TB, Kusta) dan POKJA PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG /ZOONOSIS (Flu Burung, DBD, Malaria, Filariasis, Anthrax, Pes, Leptospirosis, Brucellosis, Rabies, Chikungunya, dan lain-lain). Pokja sudah melakukan banyak kegiatan0kegiatan untuk menurunkan dan menanggulangi kasus penyakit zoonosis di Jawa Barat, namun masih mengalami beberapa kendala yaitu : 1) Lalu lintas hewan dan bahan asal hewan di jalur Pantura tidak terkontrol pasca dioperasikannya Tol Losari-Pejagan (Check point Losari tidak berfungsi) ; 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum semua berstandar untuk penanganan Zoonosis ; 3) Pola hidup bersih belum menjadi budaya hidup masyarakat ; 4) Koordinasi lintas sektor dan Koordinasi dengan Kab/Kota belum optimal. Propinsi Jawa Barat sudah benar dalam melakukan penanggulangan penyakit Zoonosis dibandingkan dengan Propinsi Bali, dengan membentuk TK-PPM dengan anggota dari berbagai kementerian. Dari diskusi yang berkembang, bahwa Propinsi Bali memerlukan bantuan dari TNI-POLRI untuk mengawal di lapangan pada waktu Dinas Peternakan melakukan sweeping terhadap anjing-anjing liar. Sesuai dengan adat masyarakat Bali bahwa anjing termasuk binatang yang sakral adalah menjadi kendala dalam eradikasi anjing-anjing liar tersebut. Sebagai informasi bahwa pembentukan Komnas Zoonosis Indonesia sedang dalam proses. Akan terbit Peraturan Presiden tentang pembentukan Tim tersebut. Personil yang akan menangani zoonosis di daerah harus ditetapkan. Asean telah membuat agenda yaitu : Zoonosis Free Asean 2020 dan ditindaklanjuti dengan Kerjasama Asean untuk capasity building.




Home | Hubungi Kami | Forum | Site Map | Tim Redaksi
(c) Copyright 2009 - 2014 Puslitbangnak
Jl. Raya Pajajaran Kav E59 Bogor 16151 Jawa Barat, Indonesia
Phone. +62 251 8322183, +62 251 8328383
e-Mail: medpub@litbang.pertanian.go.id - puslitbangpeternakan@gmail.com

               





www.litbang.pertanian.go.id