Bogor, 19-Dec-2018


Bogor, Humas LIPI. Lembaga-lembaga penelitian pemerintah selama dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan pembangunan nasional. “Program-program penelitian masih belum sinkron dengan target pembangunan, juga belum ada indikator sejauh mana perannya dalam penyusunan kebijakan nasional,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur saat menjadi pembicara kunci di rapat kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Bogor, Jawa Barat pada Selasa (6/7).
 
Menurut Asman, masih minimnya kontribusi lembaga penelitian pada proses pembuatan kebijakan membuat kepercayaan publik masih rendah. “Kalau dilihat dari kontribusi ke belanja penelitian dan pengembangan nasional, porsi pemerintah masih dominan, yaitu mencapai 83,88 persen,” terangnya. Dirinya membandingkan dengan Singapura yang porsi pembiayaan pemerintah hanya 11,40 persen sementara pos terbesar disumbang dari kontribusi sektor swasta. “Artinya industri punya kepercayaan ke hasil riset,” ujarnya.
 
Untuk meningkatkan peran LIPI sebagai lembaga penelitian, Asman meminta agar ada pembenahan mulai dari tahapan penerimaan calon peneliti sampai tenaga pendukung. “LIPI perlu mengambil peran strategis dalam proses penyusunan kebijakan publik,” ungkapnya. Lebih lanjut, Asman memberikan beberapa rekomendasi agar LIPI bisa sejajar dengan lembaga penelitian pemerintah di negara-negara maju seperti Rikagaku Kenkyūsho (RIKEN) milik Jepang atau lembaga penlelitian pemerintah Amerika Serikat, National Science Foundation.
 
Pertama, orientasi pada pemanfaatan hasil penelitian. “LIPI perlu menjadi bagian integral pembangunan sosial dan ekonomi termasuk industry. Misalnya, menjadikan Kebun Raya sebagai kawasan destinasi terpadu untuk konservasi lingkungan dan pariwisata yang bisa menyumbang kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak,” papar Asman.
 
Selanjutnya adalah inovasi dan diversifikasi hasil penelitian juga pengembangan proses bisnis lembaga penelitian. “Perlu ada sinergi dan keterpaduan lintas kementerian dan lembaga,” jelasnya.
Terakhir adalah aspek sumber daya manusia. “Perlu pemetaan kebutuhan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi peneliti dan tenaga pendukung,” ujarnya. Salah satu bentuknya, lanjut Asman, berupa skema pemberian penghargaan bagi peneliti yang mampu menghasilkan penemuan baru yang inovatif dan berdampak luas bagi masyarakat.
 
Lebih lanjut dirinya meminta LIPI melakukan kajian terkait mekanisme transisi yang perlu diantisipasi dalam penataan kelembagaan penelitian dan pengembangan nasional. “Dengan begitu LIPI diharapkan mampu melepas kungkungan birokrasi dan menjawab segala tantangan global dengan menjadi special research and development agency,” tutup Asman. (fza/ed: dig)

loading...

 

 

 

Layanan Elektronik

 

 

Pro-Tek PPID

 

 

LAYANAN PUBLIK REFORMASI BIROKRASI e-KINERJA SIGAP PENGADUAN