Bogor, 19-Dec-2018


Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung program swasembada daging nasional yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia pada tahun 2014. Salah satunya adalah penambahan populasi sapi dimana pada tahun 2017 pemerintah menargetkan 3 juta ekor sapi betina bunting. Penambahan populasi sapi dengan pengembangan sapi terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit.



Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, BPPT bekerjasama dengan Puslitbangnak menyelenggarakan pertemuan khusus dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Percepatan Program Integrasi Sawit-Sapi dalam Mendukung Swasembada Protein Nasional. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2018 di kantor BPPT Jakarta ini bertujuan: 1) untuk menggali informasi terkini dari berbagai pihak terkait pelaksanaan kebijakan dan kegiatan integrasi sawit-sapi untuk tercapainya percepatan program dalam mendukung swasembada protein nasional; 2) mengukuhkan “Forum Komunikasi Pelaku Integrasi Sawit-Sapi” sebagai wadah untuk mengkomunikasikan seluruh kegiatan terkait dengan integrasi sawit-sapi.

FGD sawit sapi yang dibuka oleh Deputi Kepala Kedeputian Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) – BPPT dalam sambutannya, menyampaikan bahwa “Pencapaian swasembada protein khususnya daging sapi tidak dapat diselesaikan secara parsial tetapi membutuhkan sinergitas dan komitmen dari berbagai pemangku kebijakan yang terkait (Pemerintah, Industri Peternakan dan Perkebunan Sawit Swasta serta Pelaku Integrasi Sawit Sapi)”. Dengan demikian perlu diupayakan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan program ini sehingga lebih menarik minat pekebun/petani untuk dapat melaksanakannya. Salah satu kegiatan dimaksud adalah dengan melaksanakan pertemuan (FGD/Workshop dll) secara berkelanjutan dan intensif, paling tidak per tiga bulan. Disamping itu juga, dengan terbentuknya FORKISS diharapkan dapat mengkomunikasikan secara baik program SISS termasuk kendala, peluang dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung SISS.



FGD dihadiri oleh sekitar 45 orang peserta dari berbagai kalangan seperti pemangku kebijakan, universitas, pelaku usaha dan perbankan. Dari Puslitbangnak hadir Kepala Puslitbangnak (Dr. Atien Priyanti, Prof. Tjeppy D. Soedjana, Prof. Sjamsul Bahri dan IGAP Mahendri).

FGD yang dilaksanakan selama satu hari ini dikelompokkan ke dalam 2 sesi. Sesi 1  dipimpin oleh Kepala Puslitbangnak dengan topik tentang kebijakan untuk sawit-sapi dengan pembicara yakni:  Kemenko Perekonomian (dalam hal koordinasi perekonomian); Bappenas (terkait program perencanaan SISS); Dit Pakan, Ditjen PKH (terkait kebijakan pendukung dari sisi peternakan); Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan (terkait kebijakan pendukung di sektor perkebunan); GAPKI (terkait bagaimana dukungan pengusaha kelapa sawit terhadap SISS); dan ACIAR (terkait dengan program riset dan pengembangan untuk mendukung SISS).

Sesi berikutnya dipimpin oleh Direktur TAB BPPT lebih mengarah kepada pelaku usaha yang melaksanakan dan terlibat secara langsung dengan program SISS. Pembicara pada sessi ini: Kelompok Peternak Pujakesuma perwakilan dari perkebunan rakyat yang telah melaksanakan SISS; PT Astra Agro Lestari merupakan perwakilan dari perkebunan swasta yang juga melaksanakan SISS; TAB BPPT yang telah melaksanakan beberapa riset terkait dengan pengendalian dampak program SISS dan PT BRI yang juga turut mendukung SISS dalam hal pembiayaan.



Dalam FGD ini juga telah disepakati bahwa forum komunikasi pelaku SISS diberi nama “Forum Komunikasi Integrasi Sawit-Sapi Indonesia (FORKISS)” dan ditetapkan terbentuknya pada tanggal 28 September 2018. Sekaligus juga menetapkan Struktur Kepengurusan organisasi ini terdiri dari: Dewan Penasehat/Pembina (Deputi Kepala BPPT Bidang TAB, Kepala Badan Litbang Pertanian, Dirjen PKH, Kementan, Dirjen Perkebunan, Kementan, Dirjen Pengembangan Desa, Deputi di Bappenas, GAPUSINDO dan GAPKI); Ketua (Kepala Puslitbangnak), Sekretaris (Direktur PTP) dan Bendahara (I GAP Mahendri). (REP)

loading...

 

 

 

Layanan Elektronik

 

 

Pro-Tek PPID

 

 

LAYANAN PUBLIK REFORMASI BIROKRASI e-KINERJA SIGAP PENGADUAN