EnglishIndonesian

Tingkatkan Kapasitas Pegawainya, Puslitbangnak Gelar Sosialisasi Kedisiplinan dan Kinerja Pegawai Secara Hybrid

Kategori: Informasi Aktual Diunggah Pada: 10 Mei 2021.

Bulan Ramadhan tidak menyurutkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas pegawainya, salah satunya dengan menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Disiplin dan Kinerja Pegawai pada 10 Mei 2021. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid, yaitu, luring di Aula Puslitbangnak dan daring melalui zoom ini diikuti oleh pegawai lingkup Puslitbangnak yang berada di Bogor (Jabar), Ciawi (Jabar), Sei Putih (Sumut) dan Grati (Jatim).

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Puslitbangnak Dr. drh. Agus Susanto, M.Si. Hadir sebagai narasumber adalah Sub Koordinator Kinerja Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan Ryan Renaldy, SH. MH.

Dalam arahannya, Kepala Puslitbangnak menyampaikan bahwa ASN mengemban tugas yang mulia dari pemerintah RI selaku pelaksana pemerintahan. Dalam mengemban tugasnya, ASN bekerja berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya kedisiplinan dalam berkinerja.

Dinyatakannya pula saat ini karakteristik ASN kini semakin berkualitas, dituntut kinerja, persaingan yang sehat, dan tanggung jawab. "Dengan semakin profesionalnya seorang ASN maka semakin menuntut profesional kerja, kedisiplinan, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan memberikan kemajuan kinerja kepada organisasi,” imbuhnya.

Kepala Puslitbangnak berharap penyegaran pegawai melalui sosialisasi ini akan membuat pegawai menjadi lebih profesional. “Pegawai Puslitbangnak diharapkan bisa semakin profesional, lebih disiplin, lebih semangat, lebih memiliki kepribadian, lebih memiliki kepemimpinan dan dpat menjadi suri tauladan yang baik bagi semua,” harapnya.

Ryan Renaldy dalam paparannya menyampaikan, aturan mengenai disiplin ASN ini sudah diatur jelas dalam Undang Undang ASN, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Kepala BKN, maupun Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Ryan menerangkan mengenai PP Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang disiplin PNS dan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Ryan juga menambahkan perubahan Permentan Nomor 12 Tahun 2019, terutama pada poin mengenai penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP). Dalam penilaian ini, jelas Ryan, poinnya lebih menekankan kepada bagaimana ASN dituntut untuk dapat menunjukkan kualitas dari laporan yang dilampirkan setiap pegawai.

Disampaikannya pula disiplin pegawai pada prinsipnya adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman kedisiplinan.

Seperti diketahui, terdapat 17 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PNS, dan 15 larangan yang harus dijauhi PNS yang diatur dalam PP 53/2010. Ke-17 kewajiban tersebut adalah 1) Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, NKRI dan Pemerintah; 4) Menaati segala ketentuan Peraturan Per undang-undangan; 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; 6) Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS; 7) Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan; 8) Memegang rahasia jabatan; 9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10) Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan/merugikan negara, atau Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil; 11) Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;12) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;16) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.17) Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Sementar 15 larangan PNS adalah 1) Menyalahgunakan wewenang; 2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3) Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional; 4) Bekerja pada perusahaan atau LSM asing; 5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan/org lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya untuk keuntungan pribadi, golongan/pihak lain yang merugikan negara; 7) Memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung/tidak untuk diangkat dalam jabatan; 8) Menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/pekerjaannya;9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10) Melakukan suatu tindakan/tidak yang dapat menghalangi/ mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11) Menghalangi jalannya tugas kedinasan 12) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara;13) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara;14) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;15) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. (REP)

Bagikan Berita ini