EnglishIndonesian

Alternatif Pengganti Penggunaan Antibiotic Growth Promoters dan Ractopamine Mendukung Keamanan Pangan Nasional

Kategori: Informasi Aktual Diunggah Pada: 09 Maret 2017.

Antibiotic Growth Promoters (AGP) merupakan bahan yang dapat menghambat perkembangan bakteri dan digunakan dalam pakan agar dapat meningkatkan pertumbuhan. Saat ini masih terjadi kontroversi tentang penggunaan AGP di beberapa negara akibat timbulnya bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Penggunaan bahan imbuhan lain yang sering dilakukan pada usaha peternakan adalah Ractopamine, yang merupakan beta-agonist yang dapat meningkatkan sintesis protein.

Dalam upaya mendukung keamanan pangan nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) telah menyelenggarakan Round Table Meeting (RTM), 7 Maret 2017 di kantor Badan Litbang, Jakarta. Acara dibuka oleh Kepala Puslitbangnak Dr. Atien Priyanti, RTM ini bertemakan “Alternatif Pengganti Penggunaan Antibiotic Growth Promoters (AGP) dan Ractopamine Mendukung Keamanan Pangan Nasional” dengan tujuan memberikan alternatif/opsi kebijakan yang operasional dalam menyusun regulasi terkait dengan pengawasan, sanksi pelanggaran dan efektif waktu berlakunya hal ini. Diharapkan hal ini dapat lebih meningkatkan daya saing usaha peternakan mendukung keamanan pangan nasional. Narasumber yang kompeten meliputi: (1) Ketua Komisi Obat Hewan, (2) Kepala Sub Direktorat Mutu dan Keamanan Pakan, Ditjen PKH, (3) Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Makanan Ternak, (4) Prof (R). Dr. Arnold P. Sinurat, Peneliti Balai Penelitian Ternak. Pertemuan dihadiri oleh 39 peserta dari berbagai institusi pemerintah maupun stakeholder sterkait, diantaranya Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), Dinas Peternakan DKI Jakarta, BPOM, ASOHI,serta organisasi profesi (PB-ISPI dan PB-PDHI).

Hasil diskusi telah disepakati bahwa perlu penegakan regulasi yang ada yaitu UU No 18 tahun 2009, seperti yang tercantum dalam pasal 22 ayat 4c dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan. Kemudian menurut Pasal 22 ayat 5 dinyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri”. Permentan sebagai turunan undang-undang perlu segera di release sebagai pedoman teknis para pelaku usaha dalam implementasi dari regulasi yang ada. Ditindaklanjuti dengan pengawasan yang lebih baik di lapangan. (ISN/REP)

Bagikan Berita ini